Wudhu

Air yang digunakan untuk berwudhu (membersihkan anggota badan) sebelum sholat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam.

Menurut sebuah lembaga riset bidang lingkungan Ecoton di Surabaya, kali Surabaya sepanjang 41 kilometer dari Mlirip, Mojokerto, hingga Jagir sudah tercemar buangan limbah domestik dan industri mencapai 3 ton setiap jam (Koran Tempo, Rabu 02 April 2008-hal. A9).

Atas dasar penelitian tersebut dan penelitian-penelitian terdahulunya, Ecoton sudah mengajukan permintaan fatwa MUI Jawa Timur untuk menyatakan bahwa Kali Surabaya udah ga bisa / ga memenuhi syarat untuk dipakai sebagai air wudhu.

Berkaca dari studi kasus tersebut, fakta menyatakan bahwa hampir disetiap daerah perkotaan aliran-aliran air sungai telah tercemar sedemikian parah. Berbagai macam limbah masuk, mulai dari material padat sampai ke material cair.

Terlepas dari sah/tidaknya atau disetujui/tidaknya fatwa tentang Kali Surabaya tersebut. Kita perlu memikirkan untuk meminimalisir dampak pencemaran terhadap ekosistem. Pengolahan air limbah di kota-kota besar sepertinya kurang maksimal dengan perimbangan kapasitas buangan limbah itu sendiri.

Untuk ukuran kota Jakarta, berapa persen Kali yang masih terlihat “bersih” dan tidak berbau ?

Aking

Jadi nama yang kian populer. Di suatu harian Ibukota terpampang iklan politik yang mengeksploitasi suatu keluarga sedang menerima kedatangan “tamu besar”, seorang tokoh politik. Dalam gambar disandingkan sebuah keluarga sedang melihat sang “tokoh” menyantap nasi Aking yang menjadi makanan sehari-hari mereka. Buat sang “tokoh” tentu itu bukan hal yang biasa, karena bisa dipastikan orang-orang berkelebihan tentunya ga bakalan mao makan nasi aking. Nyium bau nasi yang kemaren aja, ga bakalan mau. Apalagi disuruh makan.

Jualan politik sang “tokoh” udah ga bisa dibilang ringan dalam hal eksploitasi. Ini berlaku buat setiap politikus yang berkiprah dengan mengatasnamakan rakyat banyak. Punya patron yang ga beda. Suara rakyat selalu dijualbelikan demi ambisi pribadi untuk mencapai suatu posisi. Dengan alasan idealisme dan lain sebagainya, seringkali kita lihat menjelang masa-masa pemilihan oportunis-oportunis ber-jas mengatasnamakan rakyat banyak berkoar-koar di atas panggung. Setelah waktu kampanye selesai dan ambisi pribadi tercapai, penyakit lama kembali menjangkiti alam pikiran mereka.

Lupa janji dan sibuk menambah kekayaan pribadi.

Makanya jangan kaget bin heran kalo ada wakil rakyat baik di legislatif apalagi di eksekutif cenderung memiliki kekayaan yang berlipat/bertambah dari nominal ketika mereka belum menjadi ‘yang terhormat’ wakil rakyat !.

Mudah-mudahan aja semua itu didapat dari jalan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Keraguan masyarakat atas kredibilitas pejabat publik di negara kita udah sampe pada titik menyedihkan.