Tikus-Tikus

“Bukan tebang pilih. Yang benar, kami pilih sebelum kami tebang”, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Taufiequrrachman Ruki. Dalam acara pengumuman Indeks Prestasi Korupsi 2007 Transparency International Indonesia di Jakarta.

Menarik untuk disinggung. Pertama kali saya sadar waktu baca berita di harian Tempo. Dari halaman pertama sampai 5-6 lembar berikutnya selalu ada berita tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Mulai yang level kepala dinas sampai ke level anggota komisi Yudisial yang notabene-nya sangat paham hukum. Terlebih lagi dampak dari korupsi yang dilakukannya itu sudah pasti tercorengnya citra aparatur negara.
Pemberantasan korupsi dinilai tidak konsisten. Indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari 2,4 pada 2006 menjadi 2,3 pada 2007 (Survei Transparency International Indonesia – Tempo, 27 September 2007). Sampai-sampai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri juga di Harian yang sama mengatakan bahwa dia sudah muak melihat hasil survei menunjukkan ga ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Bayangin…… Pejabat yang berkompeten dalam bidang pemberantasan korupsi bisa muak melihat hasil survei TII. Bagaimana dengan masyarakat umum ?

Penyakit korupsi ini sebenarnya mempunyai multiple dampak buat masyarakat. Ketika uang negara di gembosi untuk proyek-proyek fiktif, tender yang di selimuti hawa kongkalingkong dan manipulasi, sampai pada manipulasi laporan keuangan yang pernah menjadi headline di surat kabar nasional tentang keributan antara dua lembaga yaitu MA dan BPK.
Efek dari kejadian-kejadian itu sudah barang tentu dirasakan (baca : ditanggung) oleh masyarakat umum. Dengan kebijakan naiknya pungutan pajak, kebutuhan pokok naik karena biaya tinggi, biaya-biaya siluman dalam pengurusan dokumen, dan masih banyak lagi.
Sementara bagi orang-orang yang punya jabatan, segala sesuatunya bisa diatur sesuai kebutuhan. Masalah hukum pun bisa diputarbalikan kalo memang dianggap perlu. Kasus Polycarpus tersangka pembunuh Munir, dalam transkrip pembicaraan telepon dengan Bos Garuda Iwan Setiawan bisa ditarik kesimpulan bahwa keputusan hukum bisa dibikin dan diatur sesuai kemauan orang-orang yang punya jabatan. Demi keadilan seharusnya tidak ada seorang pun yag kebal terhadap hukum apalagi bisa mempermainkan hukum. Negara ini tidak seharusnya milik orang-orang yang merasa super power dan untouchable. Untuk yang satu ini proses sedang berjalan dan palu Hakim belum diketukan. Jadi kita tunggu aja hasil akhirnya…

Keterlibatan pejabat-pejabat negara sepertinya udah jadi common issue di negara kita. Yang namanya korupsi nyaris dilakukan hampir di semua lini. Persinggungan yang cukup intens dengan birokrasi menjadikan orang-orang yang tadinya sangat menentang korupsi terpaksa karena dipaksa untuk ikut ambil bagian. Tingkat kerusakan dalam sel organisasi terkecil seperti keluarga bisa kita lihat dari cara junior-junior kita yang masih duduk dibangku sekolah meniru tingkah polah pejabat dengan memanipulasi biaya pendidikan. Entah itu biaya beli buku tulis atau ballpoint dan lain sebagainya, yang harganya mungkin hanya seribu rupiah bisa dimanipulasi menjadi seribu lima ratus atau dua ribu rupiah.

Mungkin kita bisa maklum dengan jumlah yang ga seberapa, tapi di balik itu terjadi ancaman yang besar dalam pola berfikir dan bertindak generasi muda Indonesia. Sebenarnya banyak faktor yang harus dibenahi untuk membuat junior-junior kita bisa bersikap lebih adil dengan tidak membiasakan korupsi. Meluruskan benang kusut cara berfikir dan bersikap orang-orang Indonesia secara umum juga sangat mustahil.

Sekali lagi kita cuma bisa di harap maklum untuk kondisi itu……